Sejarah Politik Thailand
Di Thailand, militer telah menguasai sebagian besar periode sejak 1947, dengan beberapa selingan di mana negara itu memiliki pemerintahan yang dipilih secara demokratis.
Sejak tahun 2001, politik Thailand telah didominasi oleh perpecahan yang belum dapat didamaikan antara pendukung dan pengkritik Thaksin Shinawatra, yang menjabat sebagai perdana menteri sampai ia digulingkan oleh militer pada tahun 2006.

Adik perempuan Thaksin, Yingluck, menjadi perdana menteri setelah pemilihan 2011, tetapi pada gilirannya digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2014.

Maha Vajiralongkorn, raja Thailand ke 10 dari dinasti Chakri, diproklamasikan sebagai raja pada bulan Desember 2016. Dia menggantikan mantan Raja Bhumibol Adulyadej, raja yang berkuasa terlama di dunia, yang meninggal pada 13 Oktober 2016. Dia telah aktif di militer. Namun belum mencapai tingkat popularitas yang sama seperti ayahnya yang dihormati secara luas, dan sering muncul kritik terhadap gaya hidupnya.

Sebelum kudeta, negeri gajah putih secara politis terpecah antara dua fraksi selama lebih dari satu dekade.
- Satu fraksi adalah kubu "merah" dari Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang tersingkirkan. Kaos merah secara resmi dikenal sebagai United Front for Democracy Against Dictatorship (UDD). Kubu ini didukung oleh pemilih miskin, khususnya di wilayah Thailand Timur Laut yang penduduknya padat.
- Fraksi lain adalah People's Alliance for Democracy (PAD), gerakan "kuning" Partai Demokrat yang dikenal di kalangan pemilih dari kaum royalis dan kelas menengah, memperoleh dukungan kuat di ibukota dan sebagian wilayah Thailand Selatan. Dipimpin oleh mogul media Sondhi Limthongkul, Chamlong Srimuang, mantan jenderal yang memiliki hubungan dekat dengan penasihat raja paling senior, kubu kuning menuduh Tuan Shinawatra melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Adik perempuan Thaksin yang bernama Yingluck Shinawatra disingkirkan pada 2014 dalam kudeta pimpinan Prayuth. Kemudian dia kabur sebelum sidang pengadilan kasus korupsi yang melibatkannya.
Jenderal Prayuth Chan-ocha merebut kekuasaan dalam kudeta Mei 2014 dan dinobatkan sebagai perdana menteri oleh parlemen yang ditunjuk militer beberapa bulan kemudian. Jenderal Prayuth Chan-ocha (lahir 21 Maret 1954) adalah perwira militer Thailand dan Perdana Menteri Thailand. Dia adalah Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand.

Dari dulu, militer Thailand dikenal atas campur tangannya dalam politik dan telah merebut kekuasaan 12 kali sejak akhir monarki absolut pada tahun 1932.
Pemerintah dan militer mengendalikan hampir semua jaringan televisi terestrial nasional dan mengoperasikan banyak jaringan radio Thailand.
Dalam pemilu tahun depan, Prayuth secara teknis tidak bisa ikut karena dia harus mengundurkan diri dari militer Juli lalu, namun UUD baru yang diciptakan dengan restu militer memungkinkan dia untuk menjadi perdana menteri.
Dalam UUD baru, dia bisa terpilih sebagai "perdana menteri dari luar" jika partai pemenang pemilu belum bisa memperoleh cukup suara untuk calon yang diajukan ke majelis rendah parlemen. Dan apabila hal tersebut terjadi, majelis tinggi parlemen, dengan 250 anggota ditunjuk oleh militer, yang akan memutuskan. Namun tetap Prayuth masih membutuhkan dukungan dari duapertiga anggota majelis rendah.
| Home | Cara Membeli | Contact Us | About Us | Sitemap | BanSos |