Reklamasi Teluk Utara Jakarta
Reklamasi pantai utara Jakarta merupakan bagian dari proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall atau Outer Sea Wall) yang bertujuan untuk mengatasi masalah rob di Ibukota. Dulu proyek ini bernama Jakarta Coastal Defence Strategies (JCDS).
Proyek yang juga dinamakan sebagai proyek NCICD atau National Capital Integrated Coastal Development (atau Bahasa Indonesianya, Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara) merupakan pulau bergambar burung garuda – lambang Negara Indonesia.
Penurunan muka tanah di DKI Jakarta dianggap sudah sangat mengkawatirkan, rata-rata 7.5 - 12 cm tiap tahun. Pada tahun 2030 mendatang, seluruh Jakarta Utara diperkirakan akan terendam dan berada di bawah permukaan laut. Melihat kondisi ini, presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan pesisir Ibukota (NCICD) yang telah lama digagas dapat menjadi solusi.
Di dalam konsep pembangunan proyek ini, terdapat juga rencana pekerjaan reklamasi 17 pulau buatan, dari pulau A, pulau B dan seterusnya sampai pulau Q.
Ke-17 pulau ini dibagi menjadi 3 kawasan – kawasan timur untuk distribusi barang, pelabuhan dan pergudangan. Kawasan tengah untuk perdagangan jasa dan komersial. Sedangkan kawasan barat untuk pemukiman dan wisata.
Land subsidence atau penurunan muka tanah merupakan salah satu masalah di Jakarta yang diharapkan bisa teratasi dengan adanya reklamasi tersebut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Water Institute Firdaus Ali, penurunan muka tanah terus terjadi di wilayah Ibukota dan penurunan ini berbeda di setiap titik di Jakarta namun paling parah merupakan di bagian utara Jakarta.
Ahok mengungkapkan proyek reklamasi yang akan mengintegrasikan 17 pulau alfabet, Giant Sea Wall dengan pulau Garuda ini, dibantu oleh Belanda dan Korea Selatan yang mempunyai pengalaman cukup lama dalam reklamasi laut.
Kabar reklamasi kembali mencuat pada saat Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi ditangkap oleh KPK. Adik Wakil Ketua DPRD M Taufik itu ditangkap karena menerima Rp 1,4 miliar dari PT Agung Podomoro Land.
Proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Pihak yang tidak setuju dan yang setuju mempunyai data dan pembelaan masing-masing.
Sejarah
Di Jakarta sendiri, reklamasi sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1980-an. Saat itu reklamasi dilakukan oleh PT Harapan Indah di kawasan Pantai Pluit selebar 400 meter dengan penimbunan. Hasilnya terbentuk daratan yang kemudian dimanfaatkan sebagai pemukiman mewah Pantai Mutiara.
Setelah itu, sekitar tahun 1981 PT Pembangunan Jaya juga melakukan reklamasi kawasan Ancol sisi utara untuk kawasan rekreasi dan industri. Ancol dilengkapi Pasar Seni pada tahun 1975. Juni 1985, Mereka mulai mengoperasikan Dunia Fantasi. Pada awalnya, Ciputra menginginkan adanya Disneyland di Jakarta, namun sayangnya ditolak karena Disneyland hanya mau beroperasi di negara-negara maju. Usai "mematangkan" Ancol, Ciputra bergerak ke barat menuju Penjaringan dan menemukan PIK (Pantai Indah Kapuk) di sisi jalan akses Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Sekitar 10 tahun kemudian, hutan bakau Kapuk direklamasi untuk pemukiman mewah yang sekarang dikenal sebagai Pantai Indak Kapuk atau PIK. Jakarta mereklamasikan buat kepentingan industri yakni Kawasan Berikat Marunda pada 1995.
Reklamasi di Singapura dimulai pada 1960an. Oleh karena itu, luas Singapura telah bertambah sebesar 20% dari 584 km persegi hingga kini menjadi 714 km persegi. Ketika Anda mendarat di Bandara Internasional Changi, sebenarnya bandara tersebut didirikan pada lahan hasil reklamasi. Begitu juga dengan kawasan wisata Marina Bay yang merupakan hasil reklamasi dengan luas setara 17.000 lapangan sepak bola.
| Home | Cara Membeli | Contact Us | About Us | Sitemap | BanSos |
